Viral Video Pria di Malaysia Caci Maki Jokowi, Kini Diburu Mabes Polri

Photo/Scrennshot video 20 Detikcom

 

KARAWANGPORTAL - Jakarta, Seorang pria memaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat media sosial. Dalam video, pria itu menggunakan bahasa Indonesia bercampur melayu. Unggahan yang kini viral juga memasang foto Presiden Jokowi. 

Pada bagian bawah foto itu terdapat tulisan 'Wufan Maulana'. Ada pula kalimat lain pada video, dengan tulisan; 'berhati-hatilah hidup di fasemulkan jabariyan'. Pria yang diduga berada di negara Malaysia itu menyebut di Aceh tidak ada Corona. Ia lalu menyebut Jokowi memasukkan PKI ke Aceh dengan alasan zona merah Corona. 

Tak hanya tudingan, pria dalam video juga menyamakan Jokowi dengan binatang. Hardikannya juga menyitir nyawa presiden. "Kau ini mau di-sniper di kepala kau baru kau mundur sekalian nyawa kau masuk dalam kubur," ucapnya. Tak hanya Presiden Jokowi, pria tersebut juga menyinggung TNI-Polri. 

Ia menuding aparat telah disogok Jokowi, sehingga bila melawan akan hilang jabatan. Selain mencaci presiden dan aparat, pria dalam video itu juga mengutarakan sejumlah kata-kata provokatif. 

Salah satinya, ia mendorong masyarakat turun membakar tempat pemeriksaan COVID-19 yang disebutnya dibuat oleh PKI. "Saya imbau kepada bangsa saya yang ada di bumi Aceh. 

Kalau ada tim medis PKI masuk Aceh untuk mengecek COVID-19 segera bakar di mana dia buat tempat itu mengecek COVID dibakar tempat itu, dibakar massal. Bangkit bangsaku. Bangkit," katanya. 

 Polda Aceh kini turun tangan menyelidiki video tersebut. Dari pendalaman sementara, polisi menyebut pria dalam video itu tak berada di wilayah Indonesia. "Sekarang masih proses penyelidikan. Karena pelaku tidak berada di Indonesia jadi ada proses antarnegara yang harus dilalui," papar Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy. 

Polda Aceh memastikan akan meminta bantuan Bareskrim serta Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri untuk menyelidiki keberadaan pria tersebut. "Polda Aceh meminta bantuan asistensi ke Bareskrim Polri dan nanti akan melakukan koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya proses apakah via G to G (government to government) atau P to P (police to police). Tergantung hasil koordinasi," ujar Winardy. 

(/) Sumber : Artikel