Jokowi Jalan Bareng Prabowo ke Kaltim, Sinyal Politik Tiga Periode?

Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau titik awal jalan menuju ibukota baru negara di Sepaku, Penajam Paser Utara.[Antara]

 

KARAWANGPORTAL - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya meninjau kegiatan vaksinasi di Kalimantan Timur (Kaltim) yang mengajak jalan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hal itu juga bertepatan dengan pertemuan dua partai yakni Gerindra dan PDIP pada Selasa (24/8/2021) siang. 

Menanggapi itu, Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpoll Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, setiap momen pertemuan politik pasti terjadi karena sudah didesain sebelumnya. 

Apalagi kata dia, sekelas partai politik seperti Gerindra dan PDIP. "Saya termasuk mazhab yang percaya dalam setiap agenda dan pertemuan politik ada desain, ada arsiteknya. Nggak mungkin secara bersamaan dua pertemuan tersebut terjadi kebetulan atau alamiah," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (25/8/2021). 

Dari dua momen tersebut, Pangi mengatakan, ada simbol atau pesan politik yang bisa dimaknai. Dia mengatakan, ada kemungkinan dari dua momen tersebut ingin tes ombak Jokowi dan Prabowo untuk tiga periode. 

"Saya melihat pertemuan dua momentum tersebut ingin menyampaikan pesan politik tiga periode," tuturnya. "Jokowi-Prabowo yang menjadi partai pengusung utama adalah PDIP-Gerindra sebagai partai papan atas, itu pesan simbolik di balik pertemuan politik kunjungan Gerindra ke PDIP di tempat lain ada pertemuan yang mata kita tertuju Jokowi dan Prabowo di ibu kota baru," sambungnya. 

Belum lagi, kata Pangi, pesan politik sangat kental terlihat mana kala Prabowo mengeluarkan pernyataan untuk mendukung Jokowi membangun ibu kota baru.

Menurutnya, publik sudah mafhum alias memahami setiap makna yang dikeluarkan. "Jokowi dari dulu selalu bermain pada simbol, apakah itu sindiran, apakah itu bahasa bersayap," ungkapnya. 

Kendati begitu, Pangi menegaskan, masa jabatan presiden tiga periode hanya mengkhianati amanat reformasi. Menurutnya, wacana tersebut harus dihentikan lantaran hanya akan merusak demokrasi. 

"Penambahan masa jabatan presiden dengan paket Jokowi-Prabowo (PDIP-Gerindra) adalah musibah demokrasi, dalam istilah lain regresi demokrasi, kemunduran demokrasi dan menuju gelombang balik otoritarian," katanya.[suara]